Himbauan Presiden untuk Tidak Melakukan Kriminalisasi Pejabat Negara dalam Konteks Kebijakan

Istilah kriminalisasi mencuat dimedia pasca momentum pilkada 2019, yang mana dikemukakan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang saat itu menganggap sejumlah pihaknya telah dikriminalisasi. Berangkat dari fenomena inilah muncul pertanyaan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kriminalisasi? Dalam perspektif hukum memang benar ada istilah kriminalisasi. Tetapi secara teoretik, kriminalisasi berarti upaya negara dengan aturan yang ada, yakni Presiden dan DPR untuk mengkaji suatu perbuatan seseorang. Dimana perbuatan tersebut bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, kemudian berubah menjadi tindak pidana yang akan diundangkan. Dalam konteks ini bukan manusia yang dijadikan objek kriminalisasi, akan tetapi adalah perbuatannya. Melalui pemikiran mendalam kepada tindakannya yang membuat masyarakat menjadi resah, mendapat kerugian dan membahayakan orang lain. Maka perbuatan ini bisa kriminalisasi dan dijadikan sebagai tindak pidana. Tetapi ada fenomena lain melalui intruksinya, presiden Jokowi melarang ada kriminalisasi pejabat negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Upaya kriminalisasi adalah sesuai dengan aturan hukum dan mekanismenya. Apabila dalam penegakan dirasa kurang adil dan tidak fair, maka dapat disanggah di dalam forum hukum yang lain seperti eksepsi, praperadilan, banding dan grasi. Saat Sandiaga Uno mengkritik tindakan Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan kepada Eggi Sudjana sebagai salah satu pendukungnya. Istilah kriminalisasi saat itu menjadi perdebatan publik dan isu yang keren bagi kalangan politisi. Pada kasus lain misalnya Ahok yang dipahami sebagai penista agama, hingga dilakukan demo sampai berjilid-jilid sampai muncul isu makar (kudeta). Ulama dan kiai atas provokasinya kemudian banyak yang ditangkap. Tidak banyak orang menafsirkan bahwa hal ini merupakan upaya mengkriminalisasi ulama. Tafsir politik dan hukum terkadang tumpang tindih dan sering melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda. Para ulama yang dirangkap disatu sisi atas perbuatannya dinilai secara hukum meresahkan bayak pihak, disisi lain dinilai memperjuangkan aspirasi umat kepada penista agama.

Tidak hanya perilaku manusia dari sisi politik yang kental dengan muatan kriminalisasi. Baru-baru ini presiden memberikan instruksi kepada para penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi pejabat dalam aspek kebijakan-kebijakan yang putuskan. Jika kebijakan tersebut mengandung sebuah solusi atau upaya untuk menjadikan keadaan lebih baik

Aspek-Aspek yang Dilarang untuk Melakukan Kriminalisasi Pejabat Negara

Himbauan Presiden untuk Tidak Melakukan Kriminalisasi Pejabat Negara dalam Konteks Kebijakan
  • Memperkarakan tentang Kebijakan Diskresi

Istilah diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan (keleluasaan) untuk mengambil sebuah keputusan secara mandiri berdasarkan dengan situasi yang ada. Kebijakan ini mungkin saja mengandung sebuah solusi atau inovasi dalam aspek pendidikan, ekonomi dan sosial-budaya. Dalam konteks ini presiden menginstruksikan kepada para penegak hukum untuk tidak selalu mempermasalahkan kebijakan diskresi kepada persoalan pidana.

  • Mempersoalkan Administrasi Pemerintahan

Pelarangan kriminalisasi pejabat negara tidak hanya dalam aspek diskresi saja. Terkait dengan persoalan administrasi pemerintah, para penegak hukum meskinya hati-hati untuk selalu tidak dipidanakan. Presiden juga menyampaikan bahwa aturan ini sudah sangat jelas, mana yang harus dikembalikan atau tidak dikembalikan. Bedakan antara mencuri dan persoalan administrasi. Sudah semestinya persoalan ini bisa diselesaikan dengan memberikan arahan perbaikan dan pengembalian jika ada temuan oleh BPK.

  • Melakukan Klarifikasi Hasil Temuan dari BPK

Dalam hal ini, jika ada temuan dari BPK setidaknya tidak langsung diarahkan untuk dipidanakan. Akan tetapi memberikan lembaga terkait untuk melakukan klarifikasi dalam waktu 60 hari untuk memberikan jawaban tentang dugaan penyelewengan administrasi keuangan negara. Pemidanaan harus disertai dengan bukti yang kuat.

Beberapa instruksi dari presiden tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi pejabat negara tidak melulu mudah dilakukan, khususnya dalam konteks kebijakan yang harus disertai data-data yang kuat. Karena aturan birokrasi sudah sangat jelas dan tinggal bagaimana dilakukan sebagaimana mestinya. Akan ada pandangan yang berbeda dengan kasus-kasus kriminalisasi yang ada dalam ranah politik. Semua akan menarik diberdebatkan dari sisi hukum.